PUSAT SUMBER PENDIDIKAN KHUSUS

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN KHUSUS

PENGERTIAN PUSAT SUMBER

•         Lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka pengembangan pendidikan khusus/ pendidikan inklusif yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak, khususnya anak dengan kebutuhan khusus, orang tua, serta pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi dan melatih berbagai keterampilan, pengetahuan yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus/ pendidikan inklusif.

•         Lembaga yang  memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus maupun orang dengan kebutuhan khusus, guru sekolah lain, orang tua, masyarakat dll. Bantuan dapat berupa informasi, pelatihan, vokasional, advokasi, asesmen, penelitian dan pengembangan terhadap kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus sehingga anak tersebut dapat mengikitu pembelajaran pada sekolah terdekat (TK, SD, SMP, SMA atau yang sederajat).

BENTUK SISTEM DUKUNGAN-PUSAT SUMBER

1. Memperluas fungsi SLB/ SDLB untuk menjadi pusat sumber
2. Memperluas fungsi  sekolah umum menjadi pusat sumber.
3. Mendirikan lembaga baru setara UPTD  sebagai pusat sumber.

KONSEKUENSI

NO	BENTUK	KELEMAHAN	KEUNTUNGAN
1.	SDLB/ SLB  sebagai pusat sumber	tidak semua daerah memiliki SDLB/ SLB yang berdekatan dengan SPPI jumlah tenaga terbatas tidak semua SDLB/ SLB paham pend. Inklusif antara perencanaan, pelak sanaan kegiatan sering tidak sinkron antara sekolah umum dan SDLB/ SLB	memiliki tenaga yang terdidik dalam layanan ABK SDLB/ SLB sebagai home base sehingga tidak merubah struktur/ karir guru memiliki sarpras, alat, media untuk ABK
2.	Sekolah umum sebagai pusat sumber	belum disiapkan untuk layani ABK tidak memiliki sarpras, media, alat khusus kurikukum belum diadaptasi	sekolah telah berada di berbagai daerah konsentrasi guru dapat terfokus pada anak didiknya sendiri bentuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan dapat menjadi bagian dari program sekolah/ lebih terkoordinasi
3.	UPTD  pusat sumber	dianggap terlalu mahal proses pembentukan amat panjang karir tenaga pendidikan belum jelas/ bukan sebagai guru	sebagai lembaga yang spesifik melayani abk memiliki anggaran sendiri tidak membebani sekolah umum atau SDLB/ SLB

Pasal 10 (Permendiknas 70/ 2009)

1)      Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif

2)      Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

3)      Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

4)      Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

5)      Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

6)      Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui:

a.       Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);

b.      Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);

c.       Perguruan Tinggi (PT)

d.      Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen agama;

e.       Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.

FUNGSI

•         Berinisitif dan aktif melaksanakan pendidikan khusus/ pendidikan inklusif.

•         Memberikan dukungan sekolah yang memiliki ABK dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

•         Sebagai pusat informasi dan inovasi di bidang pendidikan khusus/ inklusif

•         Sebagai home base guru pembimbing khusus

•         Sebagai koordinator dalam implementasi pendidikan inklusif

•         Sebagai fasilitator, mediator dalam membuat jejaring dengan lembaga/ pusat terapi lain/ sponsor.

PERAN

q  Penguatan kelembagaan

q  Peningkatan kompetensi SDM pendidikan khusus

q  Penyediaan bahan ajar

q  Riset dan pengembangan model

q  Asesmen dan intervensi dini

q  Pusat data dan informasi

q  Pengembangan jejaring

PRINSIP PENYELANGGARAAN

•         Tanggap terhadap perkembangan iptek

•         Tanggap  terhadap terhadap berbagai kebutuhan khusus ABK

•         Tanggap dalam  membentuk, menjalin jejaring dengan lembaga yang relevan

•         Cepat, akurat, dalam memberikan layanan